Instansi Tergabung.

Lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas mengelola urusan agraria dan tata ruang

BP2RD (atau BPPRD) adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, lembaga pemerintah tingkat kabupaten/kota yang bertugas mengelola pendapatan daerah

Lembaga negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk melindungi pekerja Indonesia dari risiko ekonomi dan sosial, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan

Bank Kalsel (PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan) adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan

Perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, kesehatan masyarakat, dan sumber daya kesehatan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota

Instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan sumber daya air. Dinas ini berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, serta tata kota dan permukiman

Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) adalah instansi pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Instansi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bertanggung jawab mengelola perizinan berusaha dan investasi secara terpadu di satu tempat, bertujuan mempermudah pengurusan izin, cepat, dan transparan

Perangkat daerah tingkat kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Lembaga penegak hukum yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota dan memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah hukum daerah tersebut